DPRD Kritisi LKPJ 2025, 147 Catatan Strategis Soroti Pendidikan, Banjir dan Pariwisata
 |
| Juru Bicara Pansus DPRD Dedi Fatria bersama Ketua DPRD memperlihatkan dokumen 147 rekomendasi LKPJ 2025 didampingi Wali Kota Bukittinggi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (28/4/2026). |
BUKITTINGGI, D’ANE NEWS ID — DPRD Kota Bukittinggi melontarkan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan LKPJ 2025 melalui 147 catatan strategis yang menyoroti sektor pendidikan, penanganan banjir, hingga penguatan pariwisata. Rekomendasi yang diserahkan dalam rapat paripurna, Selasa (28/4/2026), menjadi penanda penting arah evaluasi dan perbaikan pembangunan kota ke depan.
DPRD Bukittinggi Serahkan 147 Rekomendasi atas LKPJ 2025
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Bukittinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi resmi menyerahkan 147 poin rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menegaskan LKPJ merupakan instrumen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, setelah LKPJ disampaikan pada 30 Maret lalu, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melakukan pembahasan intensif bersama pemerintah daerah dan perangkat terkait sebelum merumuskan rekomendasi strategis.
"Pansus telah melakukan pembahasan intensif hingga merumuskan draf rekomendasi yang kemudian disepakati dalam rapat paripurna internal," ujar Syaiful.
Pendidikan, Penanganan Banjir dan Pariwisata Jadi Sorotan DPRD
Juru Bicara Pansus DPRD, Dedi Fatria, menjelaskan 147 rekomendasi tersebut mencakup evaluasi lintas sektor pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pada sektor pendidikan, DPRD menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektoral guna pemerataan akses sekolah, penanganan anak putus sekolah, pengawasan kenakalan remaja, serta penguatan muatan lokal berbasis budaya.
Di sektor kesehatan, rekomendasi diarahkan pada optimalisasi sarana prasarana pelayanan kesehatan, termasuk penguatan program pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan tuberkulosis.
Persoalan infrastruktur, khususnya penanganan banjir, juga menjadi perhatian serius melalui dorongan perbaikan sistem drainase, penyediaan air bersih, pemeliharaan jalan, hingga peningkatan lampu penerangan jalan umum.
Dari 147 rekomendasi DPRD, isu pendidikan, banjir dan pariwisata menjadi perhatian utama dalam evaluasi LKPJ 2025 Bukittinggi.
Pada sektor pariwisata, DPRD mendorong konsistensi kalender event dan penguatan promosi digital untuk menarik kunjungan wisatawan.
Wali Kota Minta Seluruh SKPD Tindak Lanjuti Catatan Strategis DPRD
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari legislatif dan menginstruksikan seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti catatan strategis tersebut.
"Setiap SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi ini karena akan dilaporkan kembali pada LKPJ Tahun 2026 mendatang. Sinergi ini penting demi mewujudkan Bukittinggi yang lebih baik," tegas Ramlan.
 |
| Wali Kota Bukittinggi bersama Ketua DPRD dan jajaran pimpinan DPRD mengikuti rapat paripurna pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Bukittinggi. |
Rapat Paripurna LKPJ Jadi Momentum Evaluasi Pembangunan Bukittinggi
Rapat paripurna ini menjadi lebih dari sekadar agenda formal tahunan. Forum ini dipandang sebagai momentum evaluasi capaian pembangunan 2025 sekaligus arah koreksi bagi pembangunan kota ke depan.
Dengan 147 catatan strategis yang diserahkan DPRD, fungsi pengawasan legislatif terlihat berjalan, sementara sinergi dengan eksekutif diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan Bukittinggi yang lebih terukur, responsif dan berdaya saing.(*)
D'ane News ID- Menyingkap Fakta Di Tengah Peristiwa
