"Munas III PJS Resmi Dibuka, Langkah Besar Menuju Dewan Pers Dimulai dari Jakarta"
JAKARTA, D'ane News ID – Musyawarah Nasional (Munas) III Pro Jurnalisme Siber (PJS) resmi dibuka di Jakarta, Selasa (21/7/2026), menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi nasional sekaligus memantapkan langkah menuju pengakuan sebagai konstituen Dewan Pers.
Ratusan delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia memadati ruang sidang Munas yang menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terasa sejak awal acara ketika seluruh peserta berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars PJS.
Mengusung tema "Transformasi Jurnalis Siber di Era Digital: Memperkuat Kompetensi dan Perlindungan Hukum demi Masa Depan Pers Indonesia", Munas III PJS menjadi panggung konsolidasi sekaligus refleksi perjalanan organisasi dalam menghadapi tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang.
Ketua Dewan Penasehat PJS, Farij Aljawi, secara resmi membuka Munas III PJS. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi digital.
Menurut Farij, wartawan masa kini tidak cukup hanya menguasai teknik peliputan, tetapi juga harus memiliki spesialisasi bidang agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang lebih mendalam, akurat, dan bernilai bagi masyarakat.
"Seorang wartawan harus memiliki identitas profesi yang jelas. Apakah fokus pada olahraga, politik, ekonomi, budaya, atau bidang lainnya. Spesialisasi akan melahirkan kualitas pemberitaan yang lebih kuat dan terpercaya," ujarnya.
![]() |
| Pimpinan sidang Musyawarah Nasional III PJS memimpin jalannya pembahasan agenda organisasi di Jakarta, Selasa (21/7/2026). Forum ini membahas program strategis dan arah kebijakan organisasi ke depan. |
Sementara itu, Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan bahwa Munas bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan forum strategis untuk merumuskan arah organisasi ke depan.
Menurut Mahmud, salah satu target besar yang sedang diperjuangkan seluruh jajaran PJS adalah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar organisasi dapat diterima sebagai konstituen Dewan Pers.
Ia menekankan bahwa cita-cita tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kerja kolektif seluruh pengurus dan anggota di berbagai daerah.
"PJS memiliki visi menciptakan jurnalis yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Visi ini tidak bisa diwujudkan oleh segelintir orang, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh keluarga besar PJS," tegas Mahmud.
Mahmud juga mengingatkan masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus segera diselesaikan. Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus daerah untuk mempercepat pemenuhan dokumen dan berbagai kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Di hadapan para peserta, Mahmud menegaskan bahwa perjuangan menuju konstituen Dewan Pers bukan hanya soal status organisasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas, profesionalisme, dan posisi tawar jurnalis siber di Indonesia.
Tingginya antusiasme peserta yang datang dari berbagai penjuru tanah air menunjukkan kuatnya solidaritas serta rasa memiliki terhadap organisasi. Kehadiran mereka menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun PJS sebagai organisasi wartawan yang semakin profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dengan mengucapkan basmalah, Ketua Dewan Penasehat PJS Farij Aljawi secara resmi membuka Musyawarah Nasional III PJS yang kemudian ditandai dengan ketukan meja sidang sebagai simbol dimulainya forum organisasi tersebut.
Usai pembukaan, agenda Munas langsung dilanjutkan dengan sidang organisasi yang dipimpin Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba. Dalam forum tersebut, para peserta akan membahas berbagai program strategis, mengevaluasi perjalanan organisasi, serta menentukan arah kepemimpinan dan langkah besar PJS untuk periode mendatang.
Munas III PJS pun menjadi tonggak penting yang diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan strategis demi memperkuat eksistensi organisasi dan mempercepat langkah menuju pengakuan sebagai konstituen Dewan Pers.
(ane)


