DARI ANGKA KE MANFAAT: DUA HARI PARIPURNA DPRD BUKITTINGGI KAWAL PERUBAHAN APBD 2026

Wali Kota Bukittinggi menyampaikan Hantaran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Senin (10/8/2026).

 BUKITTINGGI, D'ane News ID — Perubahan APBD bukan sekadar memindahkan angka dari satu kolom ke kolom lainnya. Di balik bertambahnya pendapatan dan belanja daerah, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: seberapa besar perubahan anggaran itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat?

Pertanyaan tersebut menjadi benang merah rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama dua hari, Senin–Selasa, 10–11 Agustus 2026, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026.

Rangkaian pembahasan diawali dengan penyampaian Hantaran Raperda Perubahan APBD oleh Wali Kota Bukittinggi pada Senin, 10 Agustus 2026. Sehari kemudian, Selasa, 11 Agustus 2026, DPRD menyampaikan Pemandangan Umum enam fraksi, sebelum pada siang harinya Pemerintah Kota memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan, masukan dan catatan legislatif tersebut.

Rangkaian dua hari itu menjadi bagian dari tahapan Pembicaraan Tingkat I sebelum rancangan peraturan daerah dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Hantaran Wali Kota: Pendapatan Naik, Belanja Diperkuat

Dalam Hantaran Raperda pada Senin, Wali Kota Bukittinggi menyampaikan struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengalami perubahan cukup signifikan dibandingkan APBD sebelum perubahan.

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp775,24 miliar, meningkat Rp131,28 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp643,96 miliar.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pendapatan transfer yang meningkat menjadi Rp597,51 miliar, dari sebelumnya Rp467,59 miliar atau bertambah sekitar Rp129,93 miliar.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi saat penyampaian Hantaran Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp176,73 miliar, meningkat Rp356,25 juta dari target sebelum perubahan sebesar Rp176,37 miliar.

Pada sisi belanja, Pemerintah Kota merencanakan belanja daerah sebesar Rp909,37 miliar, meningkat Rp199,05 miliar dibandingkan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp710,32 miliar.

Belanja operasi direncanakan sebesar Rp734,84 miliar, sedangkan belanja modal meningkat cukup besar menjadi Rp170,53 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp61,72 miliar.

Kenaikan belanja modal tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur serta berbagai kebutuhan prioritas daerah.

Dalam Hantaran tersebut, Pemerintah Kota juga menempatkan pelayanan dasar, infrastruktur, transportasi, pariwisata, perdagangan, perlindungan sosial, pengendalian inflasi serta pelayanan publik berbasis teknologi sebagai bagian dari arah kebijakan perubahan anggaran.

Enam Fraksi, Satu Pesan: Jangan Sampai APBD Hanya Besar di Angka

Memasuki paripurna Selasa pagi, DPRD Kota Bukittinggi menghadirkan pandangan umum enam fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.

Keenam fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP-PAN, dan Fraksi Karya Kebangsaan.

Fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa (11/8/2026).

Meskipun masing-masing fraksi memiliki penekanan dan sudut pandang berbeda, terdapat benang merah yang cukup kuat: tambahan anggaran harus memiliki alasan yang jelas, prioritas yang tepat, kesiapan pelaksanaan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

PKS Soroti PAD, Belanja Modal hingga Call Center 112

Fraksi PKS menilai Perubahan APBD tidak cukup dibaca dari naik atau turunnya angka pendapatan dan belanja.

Menurut PKS, yang lebih penting adalah memahami alasan perubahan, memastikan prioritas yang dipilih tepat serta melihat kesiapan pelaksanaan agar tambahan ruang fiskal benar-benar memperkuat hasil pembangunan.

PKS mencermati kenaikan pendapatan daerah Rp131,28 miliar lebih banyak berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp129,93 miliar, sedangkan PAD hanya bertambah Rp356,25 juta.

Fraksi ini juga memberi perhatian terhadap kenaikan belanja modal sekitar Rp108,8 miliar. Tambahan tersebut dinilai membuka ruang bagi pembangunan, tetapi sekaligus membutuhkan kepastian mengenai kesiapan perencanaan, pengadaan, waktu pelaksanaan serta kebutuhan pemeliharaan.

PKS juga mempertanyakan komposisi SiLPA 2025 sebesar Rp94,14 miliar, kebijakan transportasi yang mencakup jalan, pedestrian, parkir dan angkutan pelajar, dampak investasi pariwisata terhadap UMKM serta ukuran keberhasilan layanan digital, termasuk Call Center 112.

Bagi PKS, ukuran keberhasilan perubahan APBD bukan seberapa besar anggaran bertambah atau seberapa tinggi serapannya, tetapi seberapa tepat anggaran tersebut menjawab persoalan dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Gerindra: Jangan Sampai Ruang Fiskal Berubah Menjadi Beban

Fraksi Gerindra menyoroti adanya selisih antara pertumbuhan pendapatan dan peningkatan belanja.

Pendapatan daerah bertambah Rp131,28 miliar, sementara belanja meningkat lebih besar, yakni Rp199,05 miliar.

Gerindra mengingatkan agar tambahan ruang fiskal tidak berubah menjadi tambahan beban fiskal bagi daerah.

Pertanyaan yang dikedepankan bukan semata apakah belanja meningkat, tetapi apakah setiap tambahan anggaran memang dibutuhkan, apakah programnya mendesak, apakah indikator keberhasilannya dapat diukur dan yang paling penting, apakah masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.

Fraksi Gerindra pada prinsipnya dapat menerima Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.

NasDem: Efisiensi Jangan Mengorbankan Pelayanan Dasar

Fraksi NasDem menempatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja sebagai perhatian utama.

Di tengah tantangan fiskal akibat penurunan Dana Transfer Umum dari Pemerintah Pusat, NasDem mendorong agar efisiensi dilakukan secara selektif, bukan dengan memangkas seluruh sektor secara merata.

Belanja administratif dan nonprioritas dinilai dapat menjadi sasaran efisiensi, sementara sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan sosial harus tetap dijaga.

NasDem juga mendorong Pemerintah Kota memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, penguatan kontribusi BUMD serta digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi.

Usulan mengenai kebutuhan air bersih, sanitasi sekolah dan drainase di sejumlah kelurahan juga dinilai penting untuk menjadi bahan penajaman prioritas belanja.

Demokrat: PAD Harus Tumbuh Bersama Ekonomi Kota

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kota, termasuk penghargaan pengendalian inflasi daerah sebesar Rp1 miliar dan peningkatan PAD menjadi Rp176,73 miliar.

Namun, Demokrat mengingatkan bahwa kemandirian fiskal tidak cukup dibangun hanya melalui peningkatan pemungutan.

Bukittinggi sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan UMKM perlu membangun ekosistem ekonomi yang membuat masyarakat dan dunia usaha berkembang.

Ketika perdagangan tumbuh, pariwisata meningkat, UMKM semakin kuat dan investasi berkembang, maka basis penerimaan daerah juga semakin luas.

Fraksi Demokrat juga mendukung peningkatan belanja modal sepanjang diarahkan pada pembangunan prioritas, memiliki manfaat yang jelas dan tidak menimbulkan beban pemeliharaan yang tidak terkendali.

Pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, keselamatan dan pelayanan publik juga diminta tetap menjadi prioritas.

Untuk sektor pariwisata, Demokrat menekankan agar penataan Jam Gadang, sarana destinasi, promosi geopark, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan serta kawasan perdagangan tidak berhenti pada mempercantik wajah kota.

Investasi tersebut harus berdampak pada aktivitas UMKM, kuliner, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa masyarakat.

Dengan demikian, belanja pemerintah di sektor pariwisata dan perdagangan tidak hanya memperbaiki wajah kota, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi sekaligus memperkuat PAD.

PPP-PAN Pertanyakan Kemampuan Realisasi

Fraksi PPP-PAN memberi perhatian cukup besar terhadap peningkatan pendapatan dan belanja.

Fraksi ini meminta penjelasan mengenai sumber kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp131,28 miliar, termasuk kenaikan PAD Rp356,25 juta dan lonjakan pendapatan transfer Rp129,93 miliar.

Pada sisi belanja, PPP-PAN mempertanyakan apakah kenaikan belanja daerah sebesar Rp199,05 miliar, termasuk belanja operasi Rp734,84 miliar dan belanja modal Rp170,53 miliar, benar-benar dapat direalisasikan dengan baik pada sisa tahun anggaran.

Kekhawatiran utamanya adalah jangan sampai penambahan anggaran pada Perubahan APBD justru berujung menjadi SiLPA pada tahun berikutnya.

Karya Kebangsaan Dorong PAD Inovatif dan Belanja Tepat Sasaran

Fraksi Karya Kebangsaan menekankan pentingnya peningkatan PAD melalui strategi yang inovatif dan realistis.

Potensi pajak daerah, retribusi jasa dan pemanfaatan aset daerah dinilai masih dapat dimaksimalkan melalui perbaikan pelayanan, digitalisasi dan perluasan basis wajib pajak.

Di sisi belanja, Fraksi Karya Kebangsaan meminta agar perubahan komposisi belanja tetap berorientasi pada kepentingan publik, dengan perhatian pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial.

Percepatan belanja modal, penguatan layanan publik yang inklusif serta evaluasi belanja pegawai juga menjadi perhatian.

Fraksi ini sekaligus mengingatkan agar perangkat daerah tidak menumpuk realisasi di penghujung tahun dan memastikan kegiatan yang dianggarkan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu.

SiLPA Rp94,14 Miliar: Bukan Sekadar Uang yang Tersisa

Salah satu angka yang mendapat perhatian lintas fraksi adalah SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp94,14 miliar.

Nilai tersebut menjadi sumber utama penerimaan pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

Setelah dikurangi penyertaan modal daerah sebesar Rp1,5 miliar, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp92,64 miliar.

Fraksi-fraksi meminta agar SiLPA tidak hanya dilihat sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sebelumnya.

Jika SiLPA terbentuk karena efisiensi, maka hal tersebut dapat menjadi capaian positif. Namun apabila sebagian terbentuk akibat kegiatan yang belum terlaksana atau target yang belum tercapai, maka kondisi tersebut perlu menjadi bahan perbaikan.

Pandangan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam pembahasan, karena perubahan APBD 2026 dilaksanakan ketika waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.

Jawaban Wali Kota: Tambahan Pendapatan Ada Dasarnya

Pada Selasa siang, Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan jawaban atas seluruh pemandangan umum fraksi.

Wali Kota Muhammad Ramlan Nurmatias menyampaikan bahwa kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp131,28 miliar bukan muncul tanpa dasar.

Wali Kota Bukittinggi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/8/2026).

Kenaikan tersebut terdiri dari tambahan pendapatan transfer Rp129,93 miliar, tambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1 miliar serta penyesuaian PAD sebesar Rp356,25 juta.

Tambahan pendapatan transfer antara lain berasal dari tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp101,58 miliar berdasarkan KMK Nomor 59 Tahun 2026, tambahan Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp29,76 miliar berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-213-2026, serta penyesuaian Dana Alokasi Khusus yang berkurang Rp1,42 miliar.

Sementara tambahan Rp1 miliar pada lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah berprestasi tahun 2026.

Untuk PAD, kenaikan Rp356,25 juta merupakan akumulasi dari penyesuaian target retribusi daerah yang berkurang Rp643,75 juta dan tambahan lain-lain PAD berupa pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp1 miliar.

Dengan demikian, Pemerintah Kota menegaskan bahwa penyesuaian target PAD dilakukan berdasarkan evaluasi capaian riil objek pendapatan hingga triwulan berjalan, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kapasitas pemungutan aktual.

Pendekatan tersebut dimaksudkan agar target pendapatan tetap realistis dan terukur, bukan sekadar memasang proyeksi optimistis yang berisiko tidak tercapai.

Belanja Rp909,37 Miliar Disaring, Bukan Digelembungkan

Menjawab kekhawatiran fraksi mengenai kenaikan belanja yang cukup besar, Pemerintah Kota menegaskan bahwa tambahan belanja bukan bersifat generik.

Penambahan diarahkan kepada program dan kegiatan yang memang membutuhkan penyesuaian pembiayaan sesuai dinamika pelaksanaan tahun berjalan, termasuk peningkatan belanja modal untuk mendukung penyelesaian infrastruktur prioritas daerah.

Setiap usulan tambahan belanja harus melalui verifikasi kebutuhan riil oleh perangkat daerah, dilengkapi indikator kinerja dan target keluaran yang terukur.

Artinya, tambahan anggaran tidak diarahkan sekadar untuk memperbanyak belanja barang, jasa maupun kegiatan administratif.

Pemerintah Kota juga menegaskan bahwa setiap rupiah tambahan anggaran harus menjawab persoalan masyarakat dan tidak menambah beban birokrasi.

Khusus kekhawatiran PPP-PAN mengenai kemungkinan tambahan belanja berubah menjadi SiLPA, Pemerintah Kota menyatakan telah melakukan penyaringan kegiatan secara selektif berdasarkan urgensi, kesiapan dokumen, proses pengadaan, waktu penyelesaian dan kapasitas pelaksanaan perangkat daerah.

Kegiatan yang belum siap tidak akan dipaksakan hanya demi mengejar penyerapan.

Dengan pendekatan itu, Pemerintah ingin memastikan tambahan belanja dapat direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Mobilitas, Pariwisata dan Call Center 112 Diukur dari Hasil

Menjawab pertanyaan PKS, Pemerintah Kota juga menjelaskan bahwa program jalan, pedestrian, parkir, angkutan pelajar dan keselamatan lalu lintas ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan mobilitas perkotaan.

Orientasinya adalah konektivitas, keselamatan dan daya saing Bukittinggi sebagai destinasi wisata regional.

Sementara investasi di sektor pariwisata tidak hanya akan dinilai dari pembangunan fisik.

Pemerintah menyebut sejumlah indikator, antara lain lama tinggal wisatawan, tingkat okupansi akomodasi serta pertumbuhan omzet UMKM dan sektor kuliner di kawasan destinasi utama.

Dengan indikator tersebut, investasi pariwisata diharapkan dapat dilihat keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Begitu pula layanan digital seperti Call Center 112, yang akan dievaluasi berdasarkan kecepatan respons dan tingkat kepuasan pengguna, bukan hanya dari tersedianya sistem.

Efisiensi Dipilih, Bukan Dipukul Rata

Menjawab pandangan NasDem, Pemerintah Kota menyatakan efisiensi anggaran dilakukan secara selektif dan diarahkan pada prioritas.

Belanja administratif dan nonprioritas menjadi sasaran utama efisiensi, sementara belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan sosial tetap dijaga.

Pemerintah juga mengakui pentingnya memperbaiki perencanaan agar tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan program.

Sinkronisasi antara Musrenbang, RKPD dan APBD terus diperkuat agar program yang masuk dalam anggaran benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemerintah Kota menyampaikan sejumlah langkah, antara lain optimalisasi aset daerah yang belum termanfaatkan, memperkuat kontribusi BUMD terhadap PAD serta digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi.

PAD Didorong Tumbuh Bersama Dunia Usaha

Menjawab masukan Karya Kebangsaan, Pemerintah Kota sependapat bahwa penguatan PAD harus dilakukan secara inovatif dan realistis tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.

Langkah yang disiapkan antara lain pembaruan basis data wajib pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, optimalisasi penagihan serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif.

Pada sisi belanja, Pemerintah mengarahkan tambahan anggaran Rp909,37 miliar untuk memperkuat pelayanan dasar, infrastruktur, perlindungan sosial, keselamatan masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah.

Program dan kegiatan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan, kesiapan pelaksanaan, manfaat yang dihasilkan serta kemampuan penyelesaian pada sisa tahun anggaran.

Percepatan belanja modal akan disertai pengendalian dan pengawasan berkala agar kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Sementara belanja pegawai tetap dikendalikan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Tambahan Transfer dan Solidaritas Antardaerah

Dalam rangkaian pembahasan juga muncul perhatian terhadap tambahan Transfer ke Daerah yang diterima Bukittinggi meskipun bukan daerah yang terdampak langsung bencana.

Pemanfaatannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pemerintah Pusat, antara lain untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, perbaikan lingkungan serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung pelayanan dasar.

Sebagai bagian dari solidaritas antardaerah dan tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengalokasikan bantuan keuangan Rp3 miliar, masing-masing Rp2 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Agam dan Rp1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Kota Bukittinggi juga memperoleh Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Sumatera kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebesar Rp1 miliar.

Capaian tersebut dipandang sebagai dorongan untuk terus menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pengendalian inflasi dan membangun ketahanan ekonomi daerah.

Dua Hari Paripurna, Satu Ukuran Keberhasilan

Rangkaian paripurna 10 dan 11 Agustus 2026 pada akhirnya memperlihatkan bahwa pembahasan Perubahan APBD tidak berhenti pada perbedaan angka antara pendapatan dan belanja.

Wali Kota Bukittinggi bersama pimpinan DPRD Kota Bukittinggi dalam rangkaian pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

DPRD memberikan catatan agar setiap tambahan anggaran memiliki dasar, prioritas, indikator dan kesiapan pelaksanaan.

Pemerintah Kota memberikan jawaban dengan menjelaskan sumber perubahan pendapatan, mekanisme penyaringan belanja, arah penggunaan tambahan anggaran serta strategi memastikan program dapat dilaksanakan pada sisa tahun anggaran.

Bagi Pemerintah Kota, kritik dan pertanyaan fraksi merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat.

Pemerintah menilai catatan DPRD justru dapat mempertajam arah kebijakan dan memperkuat kualitas Perubahan APBD agar semakin tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi H. Syaiful Efendi, Lc., M.A., dalam penutupan paripurna menyampaikan bahwa rangkaian rapat selama dua hari tersebut merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I.

Tahapan selanjutnya adalah pembahasan secara lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dengan demikian, palu sidang memang telah diketuk. Namun pembahasan belum selesai.

Masih ada pekerjaan penting untuk memastikan setiap angka dalam Perubahan APBD 2026 memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan dan menghasilkan manfaat yang benar-benar kembali kepada masyarakat.

Sebab ukuran keberhasilan sebuah APBD pada akhirnya bukan hanya berapa besar anggaran yang bertambah, tetapi berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil dikurangi, berapa banyak pelayanan yang menjadi lebih baik, dan seberapa nyata pembangunan itu dirasakan warga Kota Bukittinggi.

Penulis : Yane Yolanda

Editor.  : D'ane News ID- DPRD Bukittinggi | Paripurna | Perubahan APBD 2026