Anggaran BPBD Bukittinggi Tembus Rp6,13 Miliar pada 2026, Kebutuhan 80 Jabatan Fungsional Jadi Sorotan
![]() |
| Wali Kota Bukittinggi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rapat paripurna, 12 November 2026. |
BUKITTINGGI, D’ANE NEWS ID – Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang berfluktuasi. Berdasarkan data yang disampaikan Wali Kota Bukittinggi dalam jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, alokasi anggaran BPBD pada 2026 tercatat mencapai Rp6,13 miliar.
Di sisi lain, dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) mencantumkan kebutuhan 80 orang pada lima jenis jabatan fungsional. Data tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk melihat kesiapan sumber daya manusia BPBD dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
Anggaran Lima Tahun Berfluktuasi
Dalam dokumen jawaban Wali Kota pada rapat paripurna DPRD, 12 November 2026, anggaran BPBD tercatat sebesar Rp4,51 miliar pada 2022.
Pada 2023, anggaran meningkat menjadi Rp5,84 miliar. Namun, pada 2024 turun menjadi Rp4,83 miliar dan kembali turun pada 2025 menjadi Rp4,60 miliar.
Memasuki 2026, anggaran BPBD tercatat meningkat menjadi Rp6,13 miliar.
Data tersebut memperlihatkan bahwa alokasi anggaran BPBD tidak selalu meningkat setiap tahun. Meski demikian, dokumen jawaban Wali Kota belum merinci komposisi belanja, realisasi anggaran, maupun besaran dana yang secara khusus digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan kebencanaan.
Pemerintah Kota menyebut anggaran BPBD mencakup kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Selain itu, terdapat Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan pada DPA Badan Keuangan untuk menghadapi kondisi darurat bencana.
![]() |
| Anggaran BPBD Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Pada 2026, anggaran tercatat sebesar Rp6,13 miliar berdasarkan dokumen jawaban Wali Kota. |
Kebutuhan 80 Jabatan Fungsional
Persoalan sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam dokumen tersebut.
Berdasarkan Anjab dan ABK yang disampaikan Wali Kota, kebutuhan SDM BPBD terdiri dari lima jabatan struktural, enam jenis jabatan pelaksana dengan total kebutuhan sembilan orang, serta lima jenis jabatan fungsional dengan total kebutuhan 80 orang.
Angka 80 tersebut merupakan kebutuhan berdasarkan dokumen Anjab dan ABK, bukan jumlah personel yang dipastikan masih kosong.
Pemerintah Kota menyatakan jumlah ASN di luar jabatan struktural telah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja. Namun, penyesuaian Anjab dan ABK disebut masih perlu dilakukan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.
Dokumen itu juga menyebut peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan penanggulangan bencana, pertolongan pertama, evakuasi, penyelamatan, dan penanganan korban.
Sejumlah pelatihan yang disebut antara lain Pengkajian Kebutuhan Pascabencana, Tanggap Darurat Bencana, Ancaman Gempa Sesar Bukit Barisan, Kaji Cepat Bencana, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, serta Medical First Responder.
Tiga Regu Piket untuk Layanan 24 Jam
Terkait kesiapsiagaan ketika bencana terjadi pada malam hari, hari libur, atau secara bersamaan di beberapa lokasi, Wali Kota menjelaskan bahwa BPBD Bukittinggi saat ini memiliki tiga regu piket.
Masing-masing regu terdiri dari enam orang dan menjalankan tugas selama 24 jam.
Dokumen menyebut banjir atau genangan air serta pohon tumbang sebagai kejadian yang sering ditangani. Pemerintah Kota menyatakan peralatan yang tersedia telah memadai untuk menangani dua jenis kejadian tersebut.
Namun, dokumen belum menjelaskan secara terperinci bagaimana pembagian personel ketika terjadi beberapa kejadian secara bersamaan, termasuk kebutuhan personel tambahan di luar regu piket.
Tiga Kendaraan Operasional dan Peralatan Penyelamatan
Dalam hal sarana dan prasarana, BPBD Bukittinggi disebut memiliki satu Toyota Hilux, satu Ford Ranger, dan satu Isuzu Traga sebagai kendaraan operasional dan evakuasi.
Peralatan lainnya meliputi dua perahu karet, alat komunikasi, tenda pengungsian, serta perlengkapan pertolongan pertama.
Pemerintah Kota juga menyebut telah tersedia pusat kendali atau posko informasi bencana yang beroperasi selama 24 jam melalui regu piket. Sistem peringatan dini kepada masyarakat dilakukan melalui sirene dan informasi di media sosial.
Meski demikian, dalam dokumen yang sama diakui bahwa beberapa peralatan perlu diremajakan. Pemerintah Kota menyatakan berkomitmen memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut secara bertahap.
Penelusuran Berlanjut
Data yang disampaikan dalam dokumen jawaban Wali Kota tersebut menjadi gambaran awal mengenai dukungan anggaran, kebutuhan sumber daya manusia, serta kesiapan sarana dan prasarana BPBD Kota Bukittinggi.
Namun, sejumlah hal masih memerlukan pendalaman, terutama terkait jumlah jabatan fungsional yang telah terisi, kebutuhan personel di lapangan, realisasi anggaran, serta kondisi dan kelayakan peralatan kebencanaan.
D’ane News ID akan melanjutkan penelusuran dengan meminta penjelasan langsung kepada perangkat daerah terkait guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kesiapan BPBD dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
(Yolanda Makmur | D'ane News ID- )
D’ANE NEWS ID – Menyingkap Fakta di Tengah Peristiwa.

