Sejumlah Kursi SKPD Kosong Saat Paripurna DPRD Bukittinggi, Ketua DPRD Berharap Kehadiran Lebih Maksimal
![]() |
| Suasana ruang rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026). Sejumlah kursi undangan yang diperuntukkan bagi jajaran SKPD tampak kosong saat berlangsungnya pembahasan Ranperda BPBD. |
Dalam pantauan di ruang sidang, tidak seluruh kursi undangan untuk perangkat daerah terisi. Beberapa SKPD juga terlihat diwakili oleh pejabat atau unsur lainnya.
Kondisi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, untuk memperoleh penjelasan mengenai ketidakhadiran sejumlah pejabat tersebut.
Menanggapi hal itu, Rismal Hadi menjelaskan bahwa pada waktu bersamaan terdapat beberapa agenda kegiatan lain yang juga harus diikuti oleh sejumlah SKPD.
"Kebetulan dalam waktu bersamaan ada beberapa agenda kegiatan yang juga harus diikuti oleh beberapa SKPD. Jadi pejabat-pejabat di SKPD harus berbagi, karena semua kegiatan dan agenda harus berjalan," jelasnya melalui pesan WhatsApp, Kamis malam (12/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa ketidakhadiran para pejabat tersebut telah mendapatkan izin.
"Dan semuanya berkegiatan sudah atas izin," tegas Rismal.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai penugasan perwakilan bagi SKPD yang kepala dinasnya tidak hadir, Sekda memberikan jawaban bahwa penugasan tersebut sudah dilakukan.
Ketua DPRD: Tidak Ada Pemberitahuan Resmi dari SKPD
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Effendi, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan resmi dari SKPD terkait ketidakhadiran sejumlah kepala perangkat daerah tersebut.
Menurutnya, Wali Kota Bukittinggi menyampaikan bahwa pada waktu bersamaan juga sedang berlangsung pembahasan di lingkungan SKPD.
Terkait jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda BPBD, Ketua DPRD menilai penjelasan yang disampaikan sudah cukup memadai. Meski demikian, sejumlah hal masih akan diperdalam dalam pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Ia juga menilai ketidakhadiran sejumlah SKPD tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas pembahasan dalam paripurna tersebut, karena posisi mereka lebih sebagai pendengar. Terlebih, BPBD sebagai perangkat daerah yang menjadi leading sector atau sektor utama dalam Ranperda tersebut hadir dalam rapat paripurna.
Meski demikian, Ketua DPRD tetap berharap ke depan seluruh SKPD dapat lebih maksimal dalam menghadiri agenda-agenda resmi DPRD.
![]() |
| Tampak dari sudut lain, sejumlah kursi undangan SKPD dalam ruang rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi tidak terisi saat berlangsungnya pembahasan Ranperda BPBD, Kamis (12/11/2026). |
Koordinasi Eksekutif dan Legislatif Perlu Terus Diperkuat
Kehadiran perangkat daerah dalam forum resmi DPRD merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Terlebih, agenda paripurna tersebut berkaitan dengan Ranperda BPBD yang menyangkut kesiapsiagaan, mitigasi, serta perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.
Penjelasan Sekda mengenai adanya agenda bersamaan, serta keterangan Ketua DPRD mengenai pentingnya kehadiran SKPD, menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan agenda pemerintahan.
Pada akhirnya, optimalisasi kehadiran dan koordinasi antarperangkat daerah diharapkan dapat terus ditingkatkan agar setiap pembahasan kebijakan strategis berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
( Yane Yolanda |D'ane News ID- )
D’ANE NEWS ID – Menyingkap Fakta di Tengah Peristiwa.

