BREAKING NEWS

Skor Pemetaan BPBD Bukittinggi 480 Masuk Tipe A, Mengapa Pemko Usulkan Tipe C?

Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda BPBD, Kamis (12/11/2026).

BUKITTINGGI, D’ANE NEWS ID – Hasil pemetaan suburusan bencana Kota Bukittinggi menunjukkan skor 480 yang masuk kategori Tipe A. Namun, Pemerintah Kota Bukittinggi justru mengusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan tipologi Tipe C.

Perbedaan antara hasil pemetaan dan usulan pemerintah tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang BPBD di DPRD Kota Bukittinggi.

Dalam hantaran Ranperda pada Rabu (11/11/2026) dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi pada Kamis (12/11/2026), Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias memaparkan sejumlah pertimbangan pemerintah daerah dalam memilih tipologi Tipe C.

Skor 480 Masuk Kategori Tipe A

Dalam dokumen jawaban Wali Kota, dijelaskan bahwa pemetaan suburusan bencana terdiri atas variabel umum dan variabel teknis.

Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Sementara variabel teknis mencakup jumlah jenis potensi bencana serta jumlah potensi jiwa yang terpapar.

Hasil penghitungan menunjukkan variabel umum memperoleh skor 80 dan variabel teknis 400. Dengan demikian, total skor pemetaan BPBD Kota Bukittinggi mencapai 480.

Dokumen tersebut menyebutkan bahwa skor 0–250 masuk kategori Tipe C, skor 251–361 Tipe B, sedangkan skor 362 ke atas masuk kategori Tipe A.

Artinya, berdasarkan hasil pemetaan yang dipaparkan pemerintah sendiri, BPBD Kota Bukittinggi berada dalam kategori Tipe A.

Dokumen jawaban Wali Kota mencatat hasil pemetaan suburusan bencana Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 dan dikategorikan dalam Tipe A.


Belanja Pegawai 43 Persen Jadi Pertimbangan

Meski hasil pemetaan menunjukkan kategori Tipe A, Wali Kota menjelaskan bahwa penetapan tipologi perangkat daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, dan tugas layanan utama.

Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi yang disebut telah mencapai 43 persen.

Pemerintah menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah. Sebelumnya, jumlah organisasi perangkat daerah juga telah dirampingkan dari 30 menjadi 27 OPD melalui perubahan peraturan daerah pada 2025.

Pemilihan BPBD Tipe C, menurut Wali Kota, merupakan bentuk efisiensi dan efektivitas anggaran. Penghematan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, peringatan dini, pelatihan, kesiapan logistik, dan respons cepat.

Selisih Anggaran Tipe A dan C Capai Rp317 Juta

Dalam jawaban kepada fraksi-fraksi DPRD, Wali Kota juga memaparkan perbandingan kebutuhan anggaran tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) struktural BPBD.

Estimasi kebutuhan untuk kondisi saat ini sekitar Rp416,08 juta. Sementara BPBD Tipe C diperkirakan membutuhkan Rp594,16 juta, Tipe B Rp799,47 juta, dan Tipe A sekitar Rp911,19 juta.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp317,03 juta antara estimasi kebutuhan Tipe A dan Tipe C.

Pemerintah menyebut Tipe C memiliki penambahan belanja pegawai paling rendah dibandingkan tipologi lainnya. Namun, angka tersebut merupakan perhitungan tunjangan jabatan dan TPP struktural, bukan keseluruhan anggaran operasional BPBD.


Dalam dokumen jawaban Wali Kota, belanja pegawai yang disebut mencapai 43 persen menjadi salah satu pertimbangan pengajuan BPBD dengan tipologi Tipe C.


Kewenangan Sama, Kapasitas Tetap Jadi Perhatian

Menjawab pertanyaan fraksi-fraksi, Wali Kota menyampaikan bahwa kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan fungsi BPBD tidak berbeda antara Tipe A, B, maupun C.

Menurut pemerintah, efektivitas penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya struktur organisasi, tetapi juga komitmen pelayanan, ketersediaan sumber daya manusia fungsional, sarana prasarana, serta dukungan anggaran operasional.

Dalam dokumen yang sama, pemerintah juga menyebut kebutuhan jabatan fungsional BPBD berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mencapai 80 orang.

Sementara itu, BPBD saat ini memiliki tiga regu piket yang bekerja selama 24 jam, dengan masing-masing regu terdiri dari enam orang.

Efisiensi atau Kebutuhan Penguatan BPBD?

Dari paparan pemerintah tersebut, terlihat bahwa usulan BPBD Tipe C didasarkan pada pertimbangan kemampuan fiskal, kesiapan aparatur, beban kerja, dan efektivitas organisasi.

Di sisi lain, hasil pemetaan menunjukkan skor 480 yang masuk kategori Tipe A. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana struktur Tipe C nantinya mampu menjawab kebutuhan penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi?

Apakah efisiensi struktur organisasi dapat berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan personel, sarana prasarana, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana?

Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk didalami dalam pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebab, penentuan tipologi BPBD bukan sekadar persoalan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika bencana terjadi.


Infografis ini merangkum skor pemetaan 480 (Tipe A), usulan Pemko Tipe C, alasan fiskal, perbandingan estimasi anggaran, kebutuhan personel, serta data kejadian bencana. angka anggaran merupakan estimasi tunjangan jabatan dan TPP struktural, bukan keseluruhan anggaran BPBD. Data 2026 mengikuti periode pencatatan dalam dokumen.(Foto: Ilustrasi)


(Yane Yolanda |D'ane News ID- )

D’ANE NEWS ID – Menyingkap Fakta di Tengah Peristiwa.

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar