Sengketa Tanah Pemko Bukittinggi dengan UFDK, Ketua DPRD Dorong Penyelesaian Melalui Jalan Tengah
![]() |
| Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Effendi (kedua dari kanan), bersama awak media usai audiensi dan diskusi di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Senin malam (9/11/2026). |
Menurutnya, sejak awal DPRD berupaya mengambil peran sebagai penengah dengan mendorong kedua belah pihak mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama, tanpa harus menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Hal tersebut disampaikan Syaiful Effendi saat menerima audiensi di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Senin malam (9/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian publik di Kota Bukittinggi turut dibahas, termasuk perkembangan sengketa tanah Pemko dengan UFDK.
Pertemuan tersebut dihadiri wartawan Irman dan Yane Yolanda dari D’ane News ID. Audiensi berlangsung dalam suasana akrab dan menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi untuk menggali informasi serta mendengarkan pandangan Ketua DPRD terkait sejumlah persoalan aktual di Kota Bukittinggi.
Syaiful menjelaskan, DPRD sebelumnya telah berupaya mendorong penyelesaian melalui mekanisme hibah sebagai salah satu alternatif. Namun, dalam pembahasannya, pihak Pemko menyampaikan bahwa mekanisme tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan ketentuan hibah.
Meski demikian, menurut Syaiful, masih terdapat pandangan bahwa opsi tersebut perlu dikaji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami secara kelembagaan tidak ingin mengatakan pihak A yang benar atau pihak B yang salah. DPRD berupaya mencari jalan tengah di antara kedua belah pihak," ungkapnya.
Ia menilai, hal terpenting saat ini adalah adanya goodwill atau itikad baik dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, penyelesaian tidak harus selalu berujung pada pertentangan. Kedua belah pihak diharapkan dapat membuka ruang dialog dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang memungkinkan, tentunya dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan.
Syaiful juga menekankan bahwa persoalan ini perlu disikapi secara bijak karena UFDK merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting. Karena itu, penyelesaian yang baik diharapkan tidak mengabaikan aspek kepentingan publik dan keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut.
Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan opini yang berkembang.
Menurutnya, penilaian publik semestinya dibangun berdasarkan data dan fakta yang lengkap. Semakin utuh informasi yang diterima, semakin besar peluang masyarakat memberikan penilaian secara objektif.
"Semangat kami adalah mencari solusi. Sudah beberapa kali kami menyarankan agar persoalan ini diselesaikan dengan cara-cara persuasif," jelasnya.
DPRD Kota Bukittinggi, lanjutnya, berharap komunikasi antara Pemko dan UFDK tetap terbuka sehingga persoalan sengketa tanah tersebut dapat menemukan titik penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Upaya mencari jalan tengah ini diharapkan menjadi langkah konstruktif agar persoalan tidak terus berlarut-larut dan kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, tetap menjadi perhatian bersama.
(Yane Yolanda | D'ane News ID- )
D’ANE NEWS ID Menyingkap Fakta di Tengah Peristiwa

