DPRD Bukittinggi Gelar Paripurna Hantaran Ranperda BPBD, Pemko Usulkan Kelembagaan Tipe C
![]() |
| Wali Kota Bukittinggi, H. Muhammad Ramlan Nurmatias, menyampaikan nota penjelasan Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/11/2026). |
BUKITTINGGI, D’ANE NEWS ID – DPRD Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda tunggal hantaran Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rabu (11/11/2026), di Gedung DPRD Kota Bukittinggi.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Bukittinggi, H. Muhammad Ramlan Nurmatias, menyampaikan nota penjelasan pemerintah daerah terkait urgensi pembentukan kelembagaan BPBD sekaligus usulan tipelogi organisasi yang akan diterapkan di Kota Bukittinggi.
Dalam nota penjelasannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pembentukan kelembagaan BPBD merupakan tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Regulasi tersebut menjadi dasar pemutakhiran bentuk organisasi dan tata kerja BPBD, termasuk penyesuaian kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota.
Hasil Pemetaan 480, Pemko Usulkan Tipe C
Salah satu poin penting dalam nota penjelasan Wali Kota adalah hasil penghitungan pemetaan suburusan bencana Kota Bukittinggi yang memperoleh total skor 480.
Berdasarkan ketentuan tipelogi, skor tersebut sebenarnya masuk kategori Tipe A. Namun, Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan pembentukan BPBD dengan tipelogi C.
Wali Kota menjelaskan, penentuan tipelogi perangkat daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan.
Menurutnya, pemerintah daerah menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran tidak habis untuk membiayai birokrasi internal, melainkan dapat difokuskan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana di lapangan.
Salah satu pertimbangannya adalah kondisi belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi yang saat ini berada pada angka 43 persen. Karena itu, penataan struktur organisasi menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah.
![]() |
| Wali Kota Bukittinggi bersama pimpinan DPRD saat penyerahan dokumen Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rapat paripurna. |
Tercatat 97 Kejadian Bencana Sepanjang 2024
Dalam pemaparannya, Wali Kota juga mengungkapkan data kejadian bencana di Kota Bukittinggi sepanjang 2024 yang tercatat sebanyak 97 kejadian.
Rinciannya meliputi 46 kejadian banjir, 2 gempa bumi, 5 tanah longsor, 41 cuaca ekstrem, dan 3 puting beliung.
Pemerintah daerah menyebutkan bahwa kejadian bencana tersebut secara umum cenderung menurun sejak 2020, meskipun kasus banjir mengalami peningkatan. Saat ini, Pemko Bukittinggi juga memfokuskan perhatian pada pemeliharaan drainase sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan banjir.
Wali Kota menegaskan, pengusulan BPBD dengan tipelogi C bukan berarti mengurangi kepedulian pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi organisasi, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pelayanan yang efektif.
Memasuki Tahapan Pembahasan DPRD
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Effendi, Lc., M.A., dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menjelaskan, pembentukan kelembagaan BPBD diperlukan untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam suburusan penanggulangan bencana.
![]() |
| Wali Kota Bukittinggi bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD memimpin jalannya Rapat Paripurna Hantaran Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Gedung DPRD Kota Bukittinggi. |
Dengan disampaikannya hantaran Ranperda tersebut, pembahasan selanjutnya akan memasuki tahapan di DPRD Kota Bukittinggi.
Sesuai agenda yang disampaikan pimpinan rapat, Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 09.00 WIB.
Melalui tahapan pembahasan tersebut, Ranperda BPBD diharapkan dapat menjadi landasan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lebih efektif dan terarah di Kota Bukittinggi.
(Yane Yolanda | D'ane News ID- )


