BREAKING NEWS

Enam Fraksi DPRD Bukittinggi Soroti Usulan BPBD Tipe C, Anggaran dan Kesiapan Penanganan Bencana Jadi Perhatian

Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rapat paripurna, Kamis (12/11/2026).


 BUKITTINGGI, D’ANE NEWS ID – Pembentukan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi menjadi perhatian serius enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi. Dalam Rapat Paripurna agenda Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Kamis (12/11/2026), persoalan tipelogi kelembagaan, kemampuan anggaran, kesiapan personel, hingga efektivitas penanganan bencana menjadi sejumlah isu yang mengemuka.

Enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum sebelumnya, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, PPP–PAN, NasDem, Karya Kebangsaan, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada prinsipnya memberikan perhatian terhadap pembentukan BPBD. Namun, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan, pertanyaan, serta rekomendasi agar kelembagaan yang dibentuk benar-benar mampu menjawab kebutuhan penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah usulan Pemerintah Kota Bukittinggi membentuk BPBD dengan tipelogi C, meskipun hasil pemetaan urusan bencana memperoleh skor 480 yang masuk kategori Tipe A.

Fraksi Gerindra dan PKS secara khusus meminta penjelasan serta rasionalisasi terhadap pilihan tipelogi tersebut. Sementara Fraksi Demokrat dan PPP–PAN menekankan perlunya perhitungan menyeluruh terhadap konsekuensi kelembagaan, termasuk kemampuan operasional dan pelayanan.

Fraksi NasDem turut menyoroti persoalan koordinasi lintas sektor, keterbatasan tenaga ahli, sarana prasarana, serta potensi ego sektoral yang dapat menghambat penanganan bencana. Adapun Fraksi Karya Kebangsaan menekankan pentingnya penguatan mitigasi, kepastian hukum, pendanaan, dan pembahasan kelembagaan secara komprehensif.

Mitigasi dan Kesiapsiagaan Jadi Perhatian

Selain persoalan tipelogi, keenam fraksi juga memberikan perhatian terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Mitigasi, pemetaan kawasan rawan bencana, sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas personel, serta ketersediaan peralatan penyelamatan menjadi sejumlah hal yang dinilai perlu diperkuat.

Karakteristik geografis Bukittinggi, termasuk kawasan Ngarai Sianok dan potensi aktivitas Sesar Sumatera, turut menjadi perhatian dalam pandangan fraksi.

DPRD juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, relawan, tokoh adat, organisasi sosial, serta unsur TNI dan Polri dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu.


Suasana rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi saat mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda BPBD.


Wali Kota Jelaskan Pertimbangan Usulan Tipe C

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias menjelaskan bahwa usulan pembentukan BPBD Tipe C mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam jawabannya, Wali Kota juga memaparkan perbandingan kebutuhan anggaran tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) struktural berdasarkan tipelogi kelembagaan.

Untuk BPBD dengan kondisi saat ini, kebutuhan anggaran tercatat sekitar Rp416,08 juta. Sementara pada Tipe C sebesar Rp594,16 juta, Tipe B Rp799,47 juta, dan Tipe A mencapai Rp911,19 juta.

Perbandingan tersebut merupakan komponen tunjangan jabatan dan TPP struktural, bukan keseluruhan anggaran operasional BPBD.

Paparkan Kesiapan Personel dan Data Kejadian Bencana

Dalam penjelasannya, Wali Kota juga memaparkan kesiapan personel BPBD Kota Bukittinggi yang saat ini memiliki tiga regu piket, masing-masing terdiri dari enam orang, untuk menjalankan tugas kesiapsiagaan selama 24 jam.

Terkait kejadian bencana, berdasarkan data yang disampaikan dalam jawaban Wali Kota, tercatat 69 kejadian sepanjang 2025. Sementara pada 2026 tercatat 41 kejadian, meliputi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Pemko juga menjelaskan ketersediaan sejumlah sarana dan prasarana operasional, di antaranya kendaraan Toyota Hilux, Ford Ranger, dan Isuzu Traga, perahu karet, alat komunikasi, tenda pengungsian, serta perlengkapan pertolongan pertama.

Penguatan Kelurahan Tangguh Bencana

Tidak hanya mengandalkan kesiapan kelembagaan, Pemerintah Kota Bukittinggi juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi berbasis masyarakat.

Upaya tersebut mencakup penguatan Kelurahan Tangguh Bencana, pelibatan relawan dan tokoh masyarakat, serta penyusunan Kajian Risiko Bencana Tahun 2026–2030.


Pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi memimpin agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Ranperda BPBD.

Keterlibatan Niniak Mamak, Bundo Kanduang, dan berbagai unsur masyarakat dinilai penting dalam membangun kesadaran serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berbagai pandangan fraksi dan jawaban pemerintah selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan lebih mendalam antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dengan demikian, pembentukan BPBD diharapkan tidak hanya menghasilkan kelembagaan yang sesuai dengan kemampuan daerah, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan pelayanan penanggulangan bencana secara efektif bagi masyarakat Kota Bukittinggi.

(Yane Yolanda | D'ane News ID- )

D’ANE NEWS ID – Menyingkap Fakta di Tengah Peristiwa.

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar